Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020
P. 43
Judul Banyak Hak Buruh Migran tidak Terlindungi
Nama Media Media Indonesia
Newstrend UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Halaman/URL Pg4
Jurnalis P-5
Tanggal 2020-09-17 04:02:00
Ukuran 274x200mmk
Warna Warna
AD Value Rp 171.250.000
News Value Rp 856.250.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Imam Syafei (Saksi dari SMBI) Masalah berawal pada Juni 2012, semua kapal milik
Tiongkok tempat saya bekerja bersandar karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Kapal
tempat saya bekerja sekitar 15-16 hari bersandar di pelabuhan terdekat. Kemudian kapten kapal
dan ABK Tiongkok pulang ke negaranya sementara ABK asal Myanmar dan Indonesia diminta
bertahan di atas kapal. Menunggu enam bulan tidak ada jemputan sampai stok makanan dan
solar untuk penerangan kapal habis
negative - Imam Syafei (Saksi dari SMBI) Pengujian UU tersebut tidak tepat dan apabila
dikabulkan akan berpotensi tidak tercapainya perlindungan pekerja migran Indonesia
Ringkasan
MANTAN pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI) mengungkapkan beberapa perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia (PMI) tidak
mempunyai deposit yang cukup dan secara ilegal memberangkatkan mereka ke luar negeri. Hal
itu terungkap dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diajukan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (Aspataki) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.
BANYAK HAK BURUH MIGRAN TIDAK TERLINDUNGI
MANTAN pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI) mengungkapkan beberapa perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia (PMI) tidak
mempunyai deposit yang cukup dan secara ilegal memberangkatkan mereka ke luar negeri. Hal
itu terungkap dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diajukan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia (Aspataki) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.
Saksi dari SMBI, Imam Syafei, mengaku ia dan ratusan pekerja migran Indonesia direkrut PT
Karlwei Multi Global (Kartigo) dan PT BSA pada 2012 dan ditempatkan menjadi anak buah kapal
42