Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020

(ABK) penangkap ikan milik Tiongkok. Selama satu tahun lebih menjadi ABK, ia bekerja dengan
jam yang panjang tanpa mendapat gaji bulanan sebesar US$180 ataupun bonus sebesar USS400
dan bonus tahunan US$1.000.

"Masalah berawal pada Juni 2012, semua kapal milik Tiongkok tempat saya bekerja bersandar
karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Kapal tempat saya bekerja sekitar 15-16 hari
bersandar di pelabuhan terdekat. Kemudian kapten kapal dan ABK Tiongkok pulang ke
negaranya sementara ABK asal Myanmar dan Indonesia diminta bertahan di atas kapal.
Menunggu enam bulan tidak ada jemputan sampai stok makanan dan solar untuk penerangan
kapal habis," paparnya di depan Majelis Hakim MK yang diketuai Anwar Usman.

Mereka berhasil pulang setelah pemerintah Tobago berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI
di Karakas, Venezuela, dan pemerintah Indonesia berkomitmen menuntut perusahaan agar hak-
hak ABK dibayarkan.

Direktur Utama PT Kartigo didakwa memalsukan dokumen dan dikenai hukuman atas tindak
pidana perdagangan manusia dengan hukuman pidana badan 1 tahun penjara dan denda
restitusi sebesar Rpl miliar pada 2014. Menurut Imam, PT Kartigo hanya salah satu kasus dari
banyak kasus serupa. Oleh karenanya, ia meminta MK tidak mengabulkan permohonan
pengujian UU Perlindungan Pekerja Migran yang diajukan Aspataki untuk membatalkan
ketentuan dalam sejumlah pasal UU Perlindungan Pekerja Migran. "Pengujian UU tersebut tidak
tepat dan apabila dikabulkan akan berpotensi tidak tercapainya perlindungan pekerja migran
Indonesia," ujarnya

Hakim konstitusi Anwar Usman pada sidang tersebut menyampaikan persidangan perkara No
83/PUU-XVII/2019 itu sudah memasuki sidang akhir. Karena itu, majelis hakim meminta para
pihak menyerahkan kesimpulan paling lambat Kamis (24/9) pukul 11.00 WIB serta melampirkan
keterangan dari sanksi dan surat perjanjian kerja sebagai bukti.

(Ind/P-5)

Caption :

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN : Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah)
memimpin sidang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Agenda sidang mendengarkan
keterangan saksi pihak terkait Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

43