Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020

"Pemerintah haius lebih fleksibel. Untuk itu, dana pendidikan abadi Rp400 triliun dari pemerintah
perlu diimbangi dengan dana untuk pendidikan jangka pendek atau pelatihan," ujar Bob, Rabu
(16/9).

Bob berpendapat dana yang dikucurkan pemerintah untuk pendidikan berbasis pelatihan masih
di bawah Rp1 triliun. Hal tersebut menjadi indikator utama penyebab kurangnya skill adjustment
angkatan kerja di Tanah Air.

Dalam kaitan itu, Kadin mengusulkan kepada pemerintah agar meningkatkan anggaran untuk
pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama bagi pendidikan berbasis praktik atau
vokasi.
''Apalagi, pemerintah sendiri yang mendorong supaya pendidikan vokasi berkembang, tetapi
politik anggarannya lebih ke pendidikan jangka panjang. Sementara itu, di negara lain, ada yang
namanya skill development fund, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 131,03 juta pekerja di Indonesia pada 2020,
sebanyak 56,50% mengadu nasib di sektor informal.

Adapun, persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah masih paling dominan
dengan 38,89% dari total tenaga kerja. Pekerja lulusan SMP sebanyak 17,93%, SMA 18,34%,
SMK 11,83%, Diploma 2,79%, dan universitas 10,23%.

Di sisi lain, mengacu pada konsep pergeseran tatanan dunia kerja pascapandemi, menurut
Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah menginginkan angkatan kerja yang memenuhi
kriteria literasi digital, soft skill, kompetensi, dan produktivitas.

Guru Besar Universitas Krisnadwipayana sekaligus pakar ketenagakerjaan dan hubungan
industrial Payaman Simanjuntak menilai pemerintah tetap harus menggenjot pelaksanaan
program pembelajaran vokasi dari Februari hingga April 2021 sehingga penyerapan tenaga kerja
bisa dioptimalkan sesuai dengan target industri untuk mengebut investasi pada semester
11/2021.

Namun demikian, pemerintah juga harus mempersiapkan diri dari segi anggaran. Payaman
mengatakan antara anggaran pendidikan jangka panjang dan jangka pendek harus seimbang.
"Setidaknya, antara dua sektor pendidikan tersebut anggarannya 2 banding 3 lah," lanjurnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta berkoordinasi dengan investor untuk menjamin keterserapan
tenaga kerja lokal. Menurut Payaman, beberapa hal yang perlu dikoordinasikan adalah jenis
teknologi yang akan digunakan dan kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan dari tenaga
kerja RI.

"Selama ini, kita hanya asal investasi saja. Tidak ditanya teknologi apa yang digunakan dan
kompetensi apa yang diperlukan. Jadi, kalau yang masuk perusahaan dari China, ya tenaga kerja
China saja yang diserap," tegasnya.

OPTIMALKAN WAKTU

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Education Regulations & Development Analysis Indra
Cha-rismiadji mengatakan pemerintah perlu segera membuat cetak biru sistem pendidikan
nasional agar proses belajar mengajar yang saat ini berubah akibat pandemi tidak melahirkan
angkatan kerja yang gagal menyesuaikan diri dengan kebutuhan investasi dan industri.
"Migrasi dari sistem pembelajaran luring menjadi daring sebenarnya bukan masalah. Problem
besar dalam pembangunan SDM adalah tidak adanya cetak biru pendidikan di Indonesia
sehingga hasilnya tidak maksimal," ujarnya.

38