Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020

Kebijakan ini tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP No 82 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagai bentuk keseimbangan antara
kepentingan pengusaha dan pekerja. Tujuan kebijakan ini, antara lain mengedepankan
perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi
kerja dan peserta serta menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya
pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha.

Tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kondisi finansial BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar
dapat membantu peserta dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid, melalui program
relaksasi iuran dari pemerintah.

Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, termasuk
pengaruhnya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial.
Ketahanan dana dan program jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana
jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban
pembayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan.
Terkait dengan dampak pada kondisi finansial BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa juga menyatakan
secara internal telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat membantu peserta dalam
menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid, melalui program relaksasi iuran dari pemerintah.
Kita harapkan relaksasi iuran dapat mendorong peningkatan kepesertaan dan tertib iuran, karena
iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat murah dan manfaatnya sangat lengkap.

Betul. Justru momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan karena iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja BPU (Bukan
Penerima Upah). Dengan hanya 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai enam bulan
ke depan.

5