Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020
P. 8
Pasal 30 dalam un-dang-undang tersebut menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia atau
tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak dapat dibebani biaya penempatan. Berdasarkan ketentuan
itu, BP2MI sudah mengeluarkan Peraturan BP2MI Nomor 09/2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Peraturan tersebut antara lain menyebutkan bahwa PMI tidak dapat dibebani dengan biaya
penempatan yang mencakup biaya tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi
perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian
paspor, surat keterangan, catatan kepolisian, jaminan sosial, serta pemeriksaan kesehatan dan
psikologi di dalam negeri.
Selain itu, PMI tidak dapat dikenai biaya untuk pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara
tertentu mempersyaratkan, ongkos transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat
keberangkatan di Indonesia, serta biaya akomodasi.
Peraturan tersebut membebaskan biaya penempatan bagi 10 jenis jabatan yang dikategorikan
sebagai jabatan informal dan jabatan rentan, yakni pengurus rumah tangga, pengasuh bayi,
pengasuh warga lansia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas
kebersihan, petugas ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.
Benny menegaskan, negara yang menolak mengikuti peraturan tersebut bisa menggunakan jasa
pekerja migran dari negara lain, bukan dari Indonesia.
"Kita akan pe<erjakan PMI untuk negara lain. Masih banyak negara penempatan yang ingin
menggunakan jasa PMI kita. Harus fair (adil), ini adalah perintah undang-undangdan ini tidak
boleh mundur ini adalah pembelaan kami untuk PMJ," kata Benny.
Sebelumnya, Pemerintah Taiwan menolak warganya dibebani dengan biaya penempatan pekerja
migran Indonesia. Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Taiwan
menyatakan bahwa biaya penempatan biaya sstiket pesawat dan pelatihan disepakati oleh
majikan dan pekerja, bukan pemerintah asal pekerja. uni
7
