Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020
P. 7
Judul BP2MI: Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Mandat UU
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Halaman/URL Pg12
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-09-17 06:30:00
Ukuran 101x121mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.040.000
News Value Rp 12.120.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Pembebasan
biaya penempatan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) adalah perintah undang-undang, dan
sudah tegas bahwa PMI tidak dibiayai biaya penempatan
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Kita akan
pe<erjakan PMI untuk negara lain. Masih banyak negara penempatan yang ingin menggunakan
jasa PMI kita. Harus fair (adil), ini adalah perintah undang-undangdan ini tidak boleh mundur ini
adalah pembelaan kami untuk PMJ
Ringkasan
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan
bahwa pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia adalah mandat undang-
undang (UU). "Pembebasan biaya penempatan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) adalah
perintah undang-undang, dan sudah tegas bahwa PMI tidak dibiayai biaya penempatan," kata
Benny di Jakarta, Sabtu (5/9), merespons pernyataan Pemerintah Taiwan menolak warganya
dibebani dengan biaya penempatan PMI.
BP2MI: PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN MANDAT UU
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan
bahwa pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia adalah mandat undang-
undang (UU).
"Pembebasan biaya penempatan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) adalah perintah undang-
undang, dan sudah tegas bahwa PMI tidak dibiayai biaya penempatan," kata Benny di Jakarta,
Sabtu (5/9), merespons pernyataan Pemerintah Taiwan menolak warganya dibebani dengan
biaya penempatan PMI.
Benny menjelaskan, pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
mandat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6
