Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

PENDIDIKAN VOKASI, PEMERINTAH DORONG INDUSTRI TERLIBAT

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap I di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara lelah
selesai pengerjaannya. Diproyeksi pelabuhan yang terbesar di wilayah barat Indonesia ini 2023
mendatang akan banyak menyerap tenaga kerja.

Selanjutnya pada pembanguan tahap II, pemerintah akan memfokuskan pada pengembangan
sumber daya manusia. Langkah ini sebagai upaya pembenahan sumber daya manusia (SDM)
agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Di mana diprediksi di
tahun 2024, Kuala Tanjung diprediksi akan menyerap 110 ribu orangtenaga kerja.

Hal tersebut terungkap dalam webinar bertema Diskusi Kompetensi (Disko) Batch 28 yang
diselenggarakan Rumah Kompetensi Indonesia dengan narasumber; Bupati Batubara. H Zahir
MAp. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian, Dr Yulius
MA, dan Kepala Bappeda Sumut di wakili Sekretaris, Yosi Sukmolo serta Ketua Apindo Sumut,
Parlindungan Purba, Jumat (5/2) sore.
Bupati Batubara. H Zahir MAp dalam kesempatan tersebut memaparkan pengembangan Kuala
Tanjung sebagai komplek industri pelabuhan berskala besar juga berkontribusi secara nyata
terhadap poros nasional. Seperti pengembangan ekonomi regional menurunkan biaya logistik,
mengefektifkan penggunaan sumber daya negara dan BUMN secara khusus dalam meningkatkan
rantai nilai dari pengekspor barang-barang bernilai tambah melalui produk setengah jadi.

Perkembangan kawasan industri Kuala Tanjung dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan
diintegrasikan dengan Pelabuhan Hub Internasional yang telah beroperasi sejak April 2019 ini,
sudah menunjukkan peningkaatn aktivitas bongkar muat.

"PT Prima Multi Terminal (PMT) yang mengelola Pelabuhan Kuala Tanjung mencatat kenaikan
bongkar muat mencapai tiga kali lipat. Bulai Mei berjumlah 1.300 TEUs menjadi lebih dari 3.500
THUs pada bulan November 2019," ujarnya.
Sementara Yulius menyebutkan dalam pembangunan Kuala Tanjung tahap ll ini, prioritas
pemerintah mendorong SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia
usahalewat berbagai kebijakan. Salah satunya menyusun pengembangan pendidikan vokasi
secara nasional serta mendorong keterlibatan industri dalam pengembangan pendidikan vokasi
secara masif dan skalaable.

Untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi
DUDI yang terlibat dalam pengembangan vokasi, insentif pajak melalui PP No45 tahun 2019
tentang perubahan atas PP94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan
pelusanan PPh dalam tahun berjalan, berupa fasilitas pemotongan paling tinggi 200% dari biaya
yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi yang dikeluarkan.

Saat ini sebut Yulius, untuk mendukung hal tersebut pihaknya sedang menyusun komite vokasi
nasional. Dalam menyusun komite vokasi nasional ini diharapkan peran pemda tingkat I dan II
untuk mendorong bersama-sama pendidikan vokasional hingga ke daerah.

Menanggapi hal ini, Bupati Batubara mengaku dilema dalam menyiapkan SDM yang sesuai
dengan kebutuhan DUDI. Sebab kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK telah
dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Karenanya dalam upaya pembenahan SDM ini,
pihaknya meminta kewenangan pengelolaan SMA/ SMK ini dikembalikan ke kabupaten/kota.

Hal ini juga ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Ilyas Sitorus yang mengakui selama
ini antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri tidak sejalan. Sehingga
menyebabkan pendidikan SMK yang ada justru mirip seperti sekolah sastra.

96