Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 98
Karenanya, melalui Kemenko Perekonomian pihaknya menyampaikan pendidikan vokasi industri
memang harus berbasis berbasis link and macth. Seperti di Batubara, meski ada Inalum, namun
tidak ada satu sekolah pun yang pendidikan yang mendukung industri tersebut. Kecuali melalui
lembaga kursus pendidikan yang diberikan kesempatan untuk mempersiapkan calon-calon
tenaga kerja. "Itu pun levelnya menengah ke bawah," ujarnya.
Selain itu, saat ini sambungnya pendidikan SMA/SMK ini dibayangi pemerintah provinsi,
bagaimana jika pengelolaannya dikembalikan kewenangannya ke kabupaten/kota.
"Ini tidak nyambung yang disalahkan bupati/walikotanya. Padahal kewenangan kami tidak
sampai ke sana. Tolonglah, barang kali ini dalam waktu dekat, kembalikan ke kabupaten/kota,"
ujarnya.
Sementara menyikapi persoalan SDM ini, Bupati Batubara mengatakan pemda akan membuat
Balai Latihan Kerja (BLK), memberikan anak yang tamat sekolah pendidikan vokasi agar sesuai
kebutuhan industri.
Parlindungan Purba mengaku menyambut baik rencana pendidikan vokasi yang akan melibatkan
dunia usaha dan dunia industri. Dengan peluang industri yang berbasis perkebunan dan
pelabuhan. Sehingga bisa mencetak SDM-SDM yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.
Selama ini sebutnya, pengusaha itu belum tertarik melakukan vokasional magang ini. "Dan kami
juga sudah menginformasikan kepada teman-teman pengusaha untuk mau mengembangkan
vokasi magang," ujarnya.
Terlebih sebelumnya sebut Parlindungan dalam kunjungan Menteri Tenaga Kerja ke kantor
Apindo Sumut baru-baru ini, disebutkan perubahan dunia usaha saat ini. tidak hanya mengarah
pada kompetensi saja, namun juga kapabilitas. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah.
pengusaha akan mendapatkan pengurangan pajak. Ini hal yang bagus diberikan pemerintah.
Yosi Sukmoto menyebutkan solusi untuk persoalan sumber daya manusia ini adalah dengan
mencermati kembali dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan SMK/SMA ini. Sebab pengalihan
kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan jenjang pendidikan tersebut telah membuat
ruang gerak kabupaten/kota menjadi sempit.(ldi)
97
