Page 119 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 119
WAGUB DKI JAKARTA BUKA ALASAN NEKAT 'LANGGAR' PERATURAN DEMI
NAIKKAN UMP SAMPAI 5,1%
Perkara Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 kembali menuai polemik setelah Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan mengejutkan. Sebab Anies menaikkan nilai UMP
2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.
Kenaikan ini pun belum sesuai dengan regulasi pengupahan di Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021, sebuah fakta yang diakui oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
"Memang ini (penyesuaian UMP 5,1 persen) belum sesuai dengan PP 36," terang Ariza di Balai
Kota Jakarta, Selasa (21/12).
Di PP 36/2021, pengupahan diatur menggunakan formula penyesuaian dengan inflasi atau nilai
pertumbuhan ekonomi provinsi berdasarkan data lembaga bidang statistik. Namun menurut Ariza
formula UMP di PP 36/2021 tidak sesuai dengan kondisi di Ibu Kota, berbeda dengan daerah lain
di Indonesia.
Dijelaskan Ariza, bila nilai UMP provinsi lain, bisa disesuaikan kembali di tingkat kabupaten/kota
karena adanya otonomi daerah. Situasi inilah yang berbeda dengan DKI Jakarta.
"DKI ini kota administratif, semua ada di provinsi. Jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya
mengikuti formula yang sama, itu naiknya kecil sekali," kata Ariza.
Kenaikan sesuai dengan PP 36/2021 inilah yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Bayangkan masa naiknya Rp37 ribu atau 0,8 persen, tidak
sampai satu persen. Kan belum memenuhi rasa keadilan," imbuh Ariza.
Karena itulah Pemprov DKI Jakarta kemudian merevisi besaran kenaikan UMP 2022 menjadi
sebesar Rp225.667. Dengan demikian nilai UMP 2022 di Ibu Kota adalah Rp4.641.854.
Anies Baswedan sendiri sebelumnya beralasan revisi kenaikan UMP 2022 disesuaikan dengan
kajian sejumlah pihak seperti Bank Indonesia dan Institute for Development of Economics and
Finance (Indef). Namun kebijakan Anies ini menuai pro dan kontra, bahkan terancam sanksi dari
Kementerian Dalam Negeri.
"Kami mengimbau agar harus dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat undang-
undang. Kalau Kemnaker menegur, pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami
berkoordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini," papar Kepala Biro Humas Kementerian
Ketenagakerjaan, Chairul Fadhly Harahap, Senin (20/12).
118
