Page 123 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 123
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap
dalam keterangan persnnya pada Selasa, (21/12/2021).
Menurutnya, ketentunan pengupahan yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Katada Chairul Fadly Harahap, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku
akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya
pun siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan
kebijakan.
"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," pungkasnya.
122
