Page 128 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 128

Judul               Kemenaker: Penetapan UMP yang Tidak Sesuai Regulasi Menimbulkan
                                    Polemik di Masyarakat
                Nama Media          hetanews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.hetanews.com/article/232674/kemenaker-penetapan-
                                    ump-yang-tidak-sesuai-regulasi-menimbulkan-polemik-di-masyarakat
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-21 21:02:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Sikap kami
              adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan

              negative  -  Chairul  Fadhly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kementerian  Ketenagakerjaan)  Upah
              minimum itu penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja tapi
              juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Kemenaker
              siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum
              di DKI, karena unsur pembinaannya yang kami kedepankan


              Ringkasan

              Pemerintah  telah  memberlakukan  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  sebagai
              landasan hukum penetapan upah minimum di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap
              seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan upah minimum di daerahnya untuk mengacu
              pada ketentuan yang berlaku.



              KEMENAKER: PENETAPAN UMP YANG TIDAK SESUAI REGULASI MENIMBULKAN
              POLEMIK DI MASYARAKAT

              Pemerintah  telah  memberlakukan  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  sebagai
              landasan hukum penetapan upah minimum di seluruh daerah di Indonesia.

              Pemerintah  berharap  seluruh  Pemerintah  Daerah  dalam  menetapkan  upah  minimum  di
              daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.


                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133