Page 131 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Biro Humas Kemenaker
Chairul Fadhly Harahap dalam siaran persnya, Selasa (21/12).

Chairul menyebut, pihaknya siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP
DKI Jakarta Tahun 2022. Untuk diketahui, kelompok buruh dan pengusaha bersitegang akhir-
akhir ini terkait keputusan Anies menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen.

"Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," ujar Chairul.

Chairul menjelaskan, keputusan Anies menaikkan UMP 2022 menimbulkan polemik karena tak
mengikuti ketentuan yang dibuat pemerintah pusat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
tahun 2021 tentang Pengupahan. "Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap
mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," katanya.

Jika mengacu pada formula dalam PP 36, UMP DKI 2022 seharusnya hanya naik 0,85 persen.
Awalnya, Anies telah menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp 37.748 saja.
Tapi, Anies akhirnya memenuhi janjinya kepada kelompok buruh dengan merevisi besaran
kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen atau Rp 225.667. Dengan demikian, UMP DKI 2022
menjadi Rp 4.641.854.
Menurut Chairul, formula penetapan upah dalam PP 36 Tahun 2021 sudah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh karenanya, penetapan
besaran upah di luar ketentuan bakal menimbulkan polemik.

"Upah itu memang hak pekerja, tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan
pengusaha," kata Chairul.

Chairul menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) terkait hal ini. Pihaknya berkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan
kebijakan.

Dalam wawancaranya dengan Republika, Senin (21/12), Chairul mengatakan bahwa koordinasi
dilakukan untuk membicarakan sanksi atas pembangkangan Anies terhadap ketentuan
pemerintah pusat. Sebab, penetapan UMP adalah program strategis nasional.

Sanksi untuk Anies, kata dia, akan dijatuhkan oleh Kemendagri sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menyatakan bahwa gubernur yang tak menjalankan
program strategis nasional dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian
sementara, dan pemberhentian permanen.

Sebelumnya, kelompok buruh dan pengusaha saling melempar ancaman terkait keputusan Anies
tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengancam bakal menggugat Anies ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tak membatalkan kenaikan UMP 5,1 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lantas mengancam balik Apindo. Jika Apindo benar
menggugat Anies, maka massa buruh akan menggelar aksi turun ke jalan secara masif.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, juga menyoroti revisi UMP DKI Jakarta
dari 0,85 persen (Rp 38 ribu) menjadi 5,1 persen (Rp 225 ribu). Menurut Gembong, jika
melakukan revisi, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki dasar yang kuat, alih-
alih dari perubahan sepihak.

130