Page 135 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Sanksi untuk Anies, kata dia, akan dijatuhkan oleh Kemendagri sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menyatakan bahwa gubernur yang tak menjalankan
program strategis nasional dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian
sementara, dan pemberhentian permanen.

Sebelumnya, kelompok buruh dan pengusaha saling melempar ancaman terkait keputusan Anies
tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengancam bakal menggugat Anies ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tak membatalkan kenaikan UMP 5,1 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lantas mengancam balik Apindo. Jika Apindo benar
menggugat Anies, maka massa buruh akan menggelar aksi turun ke jalan secara masif.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, juga menyoroti revisi UMP DKI Jakarta
dari 0,85 persen (Rp 38 ribu) menjadi 5,1 persen (Rp 225 ribu). Menurut Gembong, jika
melakukan revisi, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki dasar yang kuat, alih-
alih dari perubahan sepihak.
"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada
kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya,"
kata Gembong.

Dia menambahkan, langkah yang dilakukan Anies, berpotensi menciptakan suasana tidak
kondusif antara pengusaha dengan buruh. Meskipun, kata dia, hal itu tetap didukung para
pengusaha yang bisa mengikuti revisi dari perubahan UMP 2022.

"Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua
tenaga kerja," tutur dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengajak para pengusaha yang protes soal
revisi UMP DKI Jakarta untuk berdiskusi. Menurut dia, jika ada keberatan atau ancaman para
pengusaha menggugat ke PTUN, akan lebih baik disampaikan terlebih dahulu pada Pemprov DKI
Jakarta.

"Kita bisa duduk, diskusi, dialog, pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses," kata
Riza saat ditemui di Balai Kota DKI, Selasa (21/12).

Riza menambahkan, keadilan perlu diutamakan demi kepentingan semua pihak. Termasuk, kata
dia, juga mementingkan kesejahteraan buruh.
"Buruh tidak bisa tanpa pengusaha, semua ini harus bersinergi, bekerjasama, begitu juga
pemerintah butuh kerjasama semua pihak," katanya.

134