Page 133 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 133

Judul               Respons Anies, Kemenaker: Penetapan Upah tak Sesuai Ketentuan
                                    Timbulkan Polemik
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.republika.co.id/berita/r4gxhp409/respons-anies-
                                    kemenaker-penetapan-upah-tak-sesuai-ketentuan-timbulkan-polemik
                Jurnalis            Andri Saubani
                Tanggal             2021-12-21 20:58:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Penetapan upah yang tidak
              berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang
              terjadi di Provinsi DKI Jakarta

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kemenaker siap hadir untuk
              memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
              unsur pembinaannya yang kita kedepankan

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Sikap kita adalah penetapan
              Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Upah itu memang hak pekerja,
              tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

              negative - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta) Saya kemarin itu telepon
              Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir
              Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya

              negative - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta) Tapi bagaimana dengan
              pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua tenaga kerja

              neutral  -  Ahmad  Riza  Patria  (Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta)  Kita  bisa  duduk,  diskusi,  dialog,
              pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Buruh tidak bisa tanpa pengusaha,
              semua ini harus bersinergi, bekerjasama, begitu juga pemerintah butuh kerjasama semua pihak








                                                           132
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138