Page 130 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 130

Judul               Respons Anies, Kemenaker: Penetapan Upah tak Sesuai Ketentuan
                                    Timbulkan Polemik
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1827050/respons-anies-
                                    kemenaker-penetapan-upah-tak-sesuai-ketentuan-timbulkan-polemik
                Jurnalis            Nasional
                Tanggal             2021-12-21 20:58:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Penetapan upah yang tidak
              berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang
              terjadi di Provinsi DKI Jakarta

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kemenaker siap hadir untuk
              memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
              unsur pembinaannya yang kita kedepankan

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Sikap kita adalah penetapan
              Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

              neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Upah itu memang hak pekerja,
              tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali bersuara terkait keputusan Gubernur Anies
              Baswedan  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  DKI  2022  yang  tak  sesuai  ketentuan
              pemerintah pusat. Kemenaker menyebut, tindakan Anies itu menimbulkan polemik.



              RESPONS ANIES, KEMENAKER: PENETAPAN UPAH TAK SESUAI KETENTUAN
              TIMBULKAN POLEMIK

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali bersuara terkait keputusan Gubernur Anies
              Baswedan  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  DKI  2022  yang  tak  sesuai  ketentuan
              pemerintah pusat. Kemenaker menyebut, tindakan Anies itu menimbulkan polemik.




                                                           129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135