Page 138 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Kemnaker Minta UMP di Daerah Tak Dinaikan, Ini Alasannya
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1827047/kemnaker-
minta-ump-di-daerah-tak-dinaikan-ini-alasannya
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-12-21 20:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap kita adalah penetapan
Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Upah Minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat
dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

Ringkasan

Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai
landasan hukum penetapan Upah Minimum ( UM ) di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Biro
Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah dalam
menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

KEMNAKER MINTA UMP DI DAERAH TAK DINAIKAN, INI ALASANNYA
Pemerintah telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai
landasan hukum penetapan Upah Minimum ( UM ) di seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap meminta kepada seluruh Pemerintah
Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap
melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (21/12/2021).

Menurut dia, ketentunan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

137