Page 143 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 143
Tengah Nomor 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022,
UMP ditetapkan naik 0,78 persen menjadi total Rp 1.812.935.
ANIES NAIKKAN UMP 5,1%, GANJAR BAGAIMANA?
Gubernur DKI Jakarta Baswedan merevisi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dari 0,85
persen menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225 ribu. Sehingga UMP Jakarta adalah Rp 4.641.854.
Keputusan Anies merevisi besaran UMP itu menuai pro dan kontra di kalangan buruh dan
pengusaha. Lantas apakah kepala daerah lain, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
akan mengambil langkah serupa seperti Anies? Diketahui, melalui Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022,
UMP ditetapkan naik 0,78 persen menjadi total Rp 1.812.935.
Ganjar mengatakan, penetapan UMP yang naik sebesar 0.78 persen itu merupakan keputusan
yang tidak dapat diganggu gugat.
Sebab, kenaikan itu didasarkan pada PP 36/2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat
Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur. Menurutnya, menaikkan UMP lebih dari angka
itu merupakan bentuk pelanggaran.
"Saya itu disumpah harus melaksanakan peraturan perundang-undangan. PP itu salah satu
peraturan perundang-undangan. Bunyi ketentuan di PP itu fix kita tidak punya ruang untuk
melakukan improvisasi. Apakah menurunkan atau menaikkan karena rumusnya fix. Kalau saya
mengubah maka berarti saya melanggar peraturan dong," ujar Ganjar kepada wartawan di
kantornya, Selasa (21/12).
Dia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah berulang kali menegaskan bahwa
kepala daerah dilarang untuk melakukan improvisasi soal penetapan UMP.
"Sebelum ketentuan itu kami komunikasi dulu dengan Kemenaker apakah boleh? Tidak pak.
Apakah bisa saya improve? Tidak pak. Maka kemudian ini bukan soal cerita berani atau cerita
bisa mengubah atau tidak mengubah," tegas dia.
Di sisi lain, lanjut Ganjar, jika ia menaikkan UMP lebih dari 0,78 persen, ia khawatir keputusannya
itu justru membuat pengusaha tak sanggup menggaji buruhnya. Apalagi banyak pengusaha yang
terdampak pandemi.
"Kalau kita naikkan mereka yang bayar siapa. Jangan-jangan ini hanya jadi kebohongan-
kebohongan saya kalau saya memutuskan itu. Saya memutuskan sementara (pengusaha)
mereka tidak mampu," tegas dia.
Untuk itu terkait ketentuan UMP Jateng, Ganjar mendorong pengusaha dapat menetapkan
struktur skala upah (SUSU). Menurutnya sistem pengupahan dengan gaya itu memberikan rasa
adil bagi buruh dan pengusaha.
"Jadi saya dorong saja karena ini UMP atau UMK kalau di Jateng itu untuk di bawah masa kerja
setahun kan sedikit artinya di atas satu tahun lebih banyak maka dengan SUSU ini saja dinaikkan.
Silakan pengusaha dengan buruh ketemu," tutur dia.
Ganjar juga meminta pengusaha yang bergerak di bidang teknologi informasi, obat-obatan,
kesehatan, pertanian untuk menaikkan upah buruhnya lebih tinggi dari ketentuan.
142
