Page 145 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 145

Judul               Lawan Pemerintah Pusat, Tabrak PP Naikkan UMP, Pengusaha Protes,
                                    Anies Baswedan Terancam LengserÂ
                Nama Media          manadopost.jawapos.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://manadopost.jawapos.com/berita-terbaru/21/12/2021/lawan-
                                    pemerintah-pusat-tabrak-pp-naikkan-ump-pengusaha-protes-anies-
                                    baswedan-terancam-lengser/
                Jurnalis            Filip Kapantow (ukw: 2989)
                Tanggal             2021-12-21 20:30:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan
              UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan
              Kadin DKI akan langsung lakukan gugatan


              Ringkasan

              Kisruh  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  antara  buruh,  pengusaha,  dan  Kementerian
              Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  semakin  ramai  setelah  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan
              merevisi keputusannya dengan menaikkan upah dari semula cuma Rp37.749 atau 0,85 persen
              menjadi Rp225.667 atau 5,1 persen. Artinya, tahun depan UMP DKI menjadi Rp4.641.854 dari
              rencana awal Rp4.453.935. Angka baru ini disambut riang gembira oleh buruh. Tetapi, bikin
              pengusaha garuk-garuk kepala karena dinilai tidak sesuai dengan formula di pasal 26 Peraturan
              Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan. Apalagi, pasal 27 dan 29 PP tersebut berbunyi
              penetapan UMP dan batas waktu penetapan UMP selambat-lambatnya pada 21 November 2021
              dan tidak bisa diubah.


              LAWAN PEMERINTAH PUSAT, TABRAK PP NAIKKAN UMP, PENGUSAHA PROTES,
              ANIES BASWEDAN TERANCAM LENGSERÂ

              MANADOPOST.ID  –  Kisruh  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  antara  buruh,  pengusaha,  dan
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) semakin ramai setelah Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan merevisi keputusannya dengan menaikkan upah dari semula cuma Rp37.749 atau
              0,85 persen menjadi Rp225.667 atau 5,1 persen.



                                                           144
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150