Page 150 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 150
rasa keadilan. Untuk memenuhi rasa keadilan maka Gubernur (Anies Baswedan), Pemprov
mengambil kebijakan dinaikkan 5,1 persen," kata Riza kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).
Riza mengatakan Pemprov DKI berprinsip untuk mencari solusi terbaik bagi buruh maupun
perusahaan.
DKI Jakarta kata dia juga berbeda dengan provinsi lain yang punya kabupaten/kota. Jika
Kabupaten/kota lain dapat menetapkan UMP yang berbeda dengan penetapan provinsi, maka
hal serupa tak bisa diterapkan DKI karena bagian wilayahnya merupakan kota administrasi.
"Beberapa daerah (di Indonesia) diuntungkan dengan adanya otonomi kota, angka di provinsi
yang kecil dinaikkan di kabupaten/kota sehingga memenuhi rasa keadilan bagi buruh. Nah DKI
ini kota administratif semua ada di provinsi," terang dia.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merivis kenaikan UMP DKI tahun 2022 dari
semula 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Dengan begitu, kenaikan UMP di DKI sebesar Rp225 ribu.
Namun karena kenaikan ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengancam
bakal menggugat revisi UMP DKI yang dilakukan Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
149
