Page 154 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 154
, kenaikan tersebut sudah mempertimbangkan semua kepentingan, termasuk kepentingan
pengusaha. Kenaikan UMP tersebut juga dinilai untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Naiknya UMP DKI Jakarta sebesar 5,1% sudah memproyeksikan akan terjadi peningkatan
konsumsi di DKI seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 4%-5% di
tahun 2022," ujar Iqbal, Selasa (21/12).
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani
mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini,
terutama Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yaitu pasal 26
mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai upah minimum propinsi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta
2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi
bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha). Padahal,
Dewan Pengupahan Daerah terdiri dari unsur Tripartit yakni pemerintah, serikat pekerja/buruh
dan pengusaha.
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah
minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS) atau bagi pekerja pemula tanpa pengalaman
tidak terwujud dan kembali menjadi upah rata-rata sehingga penerapan struktur skala upah akan
sulit dilakukan karena ruang/jarak antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum
menjadi kecil.
Oleh karena itu, Apindo meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri
untuk memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta karena telah melawan hukum regulasi
Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan.
Apindo menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI
Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap
mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19
November 2021.
"Menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI
benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut," ujar Hariyadi.
153
