Page 156 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 156
seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan upah minimum di daerahnya untuk mengacu
pada ketentuan yang berlaku.
"Sikap kami adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Chairul
Fadhly Harahap dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/12).
Menurutnya, ketentuan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
"Upah minimum itu penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujar Chairul.
Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.
Kemenaker memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun
2022.
Ia juga menyatakan Kemenaker telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka
pembinaan dan pengawasan kebijakan.
"Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kami kedepankan," pungkas Chairul.
155
