Page 161 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Kemnaker Buka Suara soal Polemik Anies Revisi UMP
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211221194625-92-
736956/kemnaker-buka-suara-soal-polemik-anies-revisi-ump
Jurnalis Selasa, 21 Dec 2021 20:10 WIB
Tanggal 2021-12-21 20:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap kita adalah penetapan
upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Upah minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus
diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Terkait upah, memang leading
sectornya Kemnaker, tapi penetapan itu harus bicara kewenangan dan dalam hal ini ditetapkan
kepala daerah. Jadi kalau tidak ikuti regulasi yang ada, referensi kita Undang-Undang (UU)
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kalau bicara soal upah minimum
itu merupakan program strategis nasional yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh kita semua

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Dalam hal ini yang membina
para kepala daerah di UU 23/2014 itu kan Kemendagri, kita harus sinergi dan komunikasi juga

neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Yang lebih penting adalah melalui kenaikan
UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan buka suara soal polemik upah minimum provinsi ( UMP ) DKI
Jakarta 2022 yang terjadi usai Gubernur Anies Baswedan merevisi besaran upah yang
sebelumnya telah ditetapkan cuma naik Rp37 ribu menjadi naik Rp225 ribu. Kepala Biro Humas

160