Page 162 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 162
Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyayangkan revisi UMP yang dilakukan Anies itu. Apalagi,
hal ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.
KEMNAKER BUKA SUARA SOAL POLEMIK ANIES REVISI UMP
Kementerian Ketenagakerjaan buka suara soal polemik upah minimum provinsi ( UMP ) DKI
Jakarta 2022 yang terjadi usai Gubernur Anies Baswedan merevisi besaran upah yang
sebelumnya telah ditetapkan cuma naik Rp37 ribu menjadi naik Rp225 ribu.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menyayangkan revisi UMP yang dilakukan
Anies itu. Apalagi, hal ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.
Untuk itu, kementeriannya bakal memediasi setiap pihak yang berselisih terkait UMP DKI Jakarta
2022, yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja atau buruh. Selain itu, kementerian juga
akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan
pengawasan.
"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," ucap Chairul dalam
keterangan resmi, Selasa (21/12).
Kendati begitu, ia menekankan penetapan UMP 2022 seharusnya mengikuti formula yang
tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Sikap kita adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan," jelasnya.
Selain itu, penetapan juga harus melewati musyawarah tripatrit antara pemerintah, pengusaha,
dan serikat pekerja.
"Upah minimum itu penetapannya telah disepakati oleh tiga pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," katanya.
Sebelumnya, Chairul memberi sinyal revisi UMP tidak serta merta salah bila merujuk PP 36/2021.
Sebab, menurut PP, pemerintah pusat memang memberi pedoman formula perhitungan besaran
UMP kepada kepala daerah. Tetapi, keputusan dan penetapan akhir sebenarnya ada di kepala
daerah.
"Terkait upah, memang leading sectornya Kemnaker, tapi penetapan itu harus bicara
kewenangan dan dalam hal ini ditetapkan kepala daerah. Jadi kalau tidak ikuti regulasi yang ada,
referensi kita Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujarnya
terpisah kepada CNNIndonesia.com.
Sementara berdasarkan Pasal 68 UU 23/2014, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Sanksi ini berupa teguran tertulis sampai dua kali berturut-turut. Bila kepala daerah tetap tidak
melaksanakan, maka bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan. Namun, jika setelah
pemberhentian sementara tetap tidak dilakukan, maka bisa diberhentikan secara permanen.
"Kalau bicara soal upah minimum itu merupakan program strategis nasional yang wajib dipatuhi
dan dilaksanakan oleh kita semua," imbuhnya.
161
