Page 163 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 163
Kendati begitu, Chairul belum secara tegas menilai Anies bisa dikenakan sanksi tersebut.
Pasalnya, kementerian tentu perlu berkoordinasi dengan kementerian teknis lain.
"Dalam hal ini yang membina para kepala daerah di UU 23/2014 itu kan Kemendagri, kita harus
sinergi dan komunikasi juga," tutupnya.
Sebelumnya, Anies sudah menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 cuma naik Rp37.749 atau 0,85
persen menjadi Rp4.453.935. Namun, tiba-tiba ia merevisinya, yakni naik Rp225.667 atau 5,1
persen menjadi Rp4.641.854.
Anies beralasan revisi besaran UMP dilakukan karena mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan
ekonomi dari Bank Indonesia (BI) sebesar 4,7 persen sampai 5,5 persen dan inflasi di 2 persen
hingga 3 persen pada 2022.
Selain itu, rata-rata kenaikan UMP DKI sebenarnya mencapai 8,6 persen dalam enam tahun
terakhir dan keinginan mengapresiasi para pekerja atau buruh. Tak ketinggalan, ia ingin UMP
DKI lebih layak dan sesuai dengan daya beli masyarakat.
"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli
masyarakat atau pekerja tidak turun," ungkap Anies.
162
