Page 168 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 168
Judul Soal Kenaikan UMP Jakarta, Apindo DKI: 5 atau 10 Persen Tak Masalah
asal Sesuai Aturan
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/21/19404431/soal-
kenaikan-ump-jakarta-apindo-dki-5-atau-10-persen-tak-masalah-asal
Jurnalis Mita Amalia Hapsari
Tanggal 2021-12-21 19:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI Jakarta) Kami menginginkan kebijakan yang taat aturan. Taati dulu aturannya
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI Jakarta) Agar tidak terjadi kegaduhan di dalam perusahaan-perusahaan dan di lain
pihak juga
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI Jakarta) Ini bukan masalah besar dan kecilnya angka. 5 atau 10 persen pun tidak
masalah, namun asal ada (sesuai) aturannya
neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI Jakarta) Kalau sekarang dikatakan kami sudah bersepakat, kapan bersepakatnya?
Kapan kita diskusi dan kompromi? Kapan kami bertemu Pak Gubernur dan Pak Wagub? Kami
tidak pernah bertemu untuk membahas ini
positive - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI Jakarta) Betul kami sepakat UMP 2022 sebagaimana telah diatur dalam pergub
yang mengikuti aturan berlaku, yakni PP 36 Tahun 2021. Itu merupakan hasil rekomendasi
Dewan Pengupahan DKI Jakarta sejak 15 November 2021
negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Waktu rapat sebelumnya, sebetulnya
pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5 persen. Makanya, akhirnya Pemprov
memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen
Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta membuat keputusan terkait kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta berlandaskan aturan. Hal ini disampaikam Wakil Ketua
167
