Page 170 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 170
Judul UMP DKI Direvisi, PDIP: Tanda Anies Tak Lakukan Kajian
Nama Media idntimes.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idntimes.com/news/indonesia/uji-sukma-medianti-1/ump-
dki-direvisi-pdip-tanda-anies-tak-lakukan-kajian
Jurnalis Uji Sukma Medianti
Tanggal 2021-12-21 19:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta) Mereka tidak
melakukan kajian
negative - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta) Ini juga
menandakan keberpihakannya Anies kepada buruh yang setengah hati
positive - Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta) Jadi itu tugas
pemprov menjaga keseimbangan. Tidak boleh berat sepihak. Tapi apapun soal kenaikan itu kan
relatif berat kecilnya. Sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik, diajak duduk bersama,
maka cukup keputusannya sesuai dengan kemampuan
Ringkasan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai keputusan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) karena minimnya kajian.
UMP DKI DIREVISI, PDIP: TANDA ANIES TAK LAKUKAN KAJIAN
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai keputusan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) karena minimnya kajian.
"Mereka tidak melakukan kajian," kata Gembong kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).
1. Keberpihakan Anies ke buruh dinilai setengah hati
Gembong, yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta ini menilai penetapan perubahan
kenaikan UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen juga menandakan keberpihakan Anies yang
setengah hati kepada buruh.
169
