Page 169 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 169

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman
              menyikapi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen.


              SOAL KENAIKAN UMP JAKARTA, APINDO DKI: 5 ATAU 10 PERSEN TAK MASALAH
              ASAL SESUAI ATURAN

              Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta membuat keputusan terkait kenaikan upah
              minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta berlandaskan aturan.
              Hal ini disampaikam Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia
              (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menyikapi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen.

              "Kami menginginkan kebijakan yang taat aturan. Taati dulu aturannya," ungkap Nurjaman saat
              dihubungi, Selasa (21/12/2021).

              Nurjaman menegaskan, pihaknya bukan menolak kenaikan UMP sebesar 5 persen. Apindo DKI
              hanya berharap kebijakan dapat diputuskan dengan benar sesuai aturan.

              "Agar tidak terjadi kegaduhan di dalam perusahaan-perusahaan dan di lain pihak juga," kata dia.

              "Ini bukan masalah besar dan kecilnya angka. 5 atau 10 persen pun tidak masalah, namun asal
              ada (sesuai) aturannya," lanjut Nurjaman.

              Selain  itu,  Nurjaman  juga  membantah  adanya  diskusi  yang  dilakukan  antara  pihaknya  dan
              Pemprov DKI terkait keputusan kenaikan UMP 5 persen.

              Nurjaman mengatakan, pihaknya tidak pernah diajak berdiskusi terkait hal tersebut.

              "Kalau sekarang dikatakan kami sudah bersepakat, kapan bersepakatnya? Kapan kita diskusi dan
              kompromi? Kapan kami bertemu Pak Gubernur dan Pak Wagub? Kami tidak pernah bertemu
              untuk membahas ini," jelas Nurjaman.

              Terkait UMP, Nurjaman menyebutkan, pihaknya hanya pernah berdiskusi dengan Pemprov yang
              kemudian menghasilkan UMP DKI Jakarta naik sebesar 0,8 persen.

              "Betul kami sepakat UMP 2022 sebagaimana telah diatur dalam pergub yang mengikuti aturan
              berlaku, yakni PP 36 Tahun 2021. Itu merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
              Jakarta sejak 15 November 2021," jelas Nurjaman.

              Lebih jauh ia memastikan, pihaknya tidak merasa diikutsertakan dalam diskusi terkait kenaikan
              UMP 5 persen tersebut.

              Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, para pengusaha sudah
              menyanggupi kenaikan UMP sebesar 5 persen.

              Kesanggupan itulah yang menjadi salah satu dasar Pemprov DKI Jakarta merevisi UMP dari 0,8
              persen menjadi 5,1 persen.

              "Waktu rapat sebelumnya, sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5 persen.
              Makanya, akhirnya Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen," ujar Riza dalam
              rekaman suara, Senin (20/12/2021) malam.





                                                           168
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174