Page 164 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 164
Judul Wagub Akui Revisi Kenaikan UMP DKI Tidak Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/21/20072921/wagub-
akui-revisi-kenaikan-ump-dki-tidak-sesuai-dengan-peraturan
Jurnalis Singgih Wiryono
Tanggal 2021-12-21 20:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Jadi ini semua untuk memberi rasa
keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai dengan PP 36
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Pengusaha kan ingin juga usahanya
maju dan sukses kalo ingin maju dan sukses harus menunjukan keadilan, harus juga
memperhatikan kesejahteraan karyawannya
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan
daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi
dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan
kita semua
Ringkasan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai peraturan
pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Namun keputusan tersebut, kata Riza, diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi
para buruh yang kenaikan upahnya tak sepadan dengan tingkat inflasi.
WAGUB AKUI REVISI KENAIKAN UMP DKI TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai peraturan
pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
163
