Page 157 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 157

Judul               Revisi UMP DKI Belum Sesuai Aturan, Wagub DKI Beri Penjelasan
                Nama Media          rmoldkijakarta.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rmoldkijakarta.id/revisi-ump-dki-belum-sesuai-aturan-
                                    wagub-dki-beri-penjelasan
                Jurnalis            Ahmad Alfian
                Tanggal             2021-12-21 20:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Memang ini belum sesuai dengan PP
              36

              negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Bayangkan masa naiknya Rp37 ribu
              atau 0,8 persen, tidak sampai satu persen, kan belum memenuhi rasa keadilan



              Ringkasan

              Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi besaran Upah Minimum Provinsi
              (UMP) DKI Tahun 2022 belum sesuai dengan regulasi pengupahan seperti yang tertuang dalam
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.



              REVISI UMP DKI BELUM SESUAI ATURAN, WAGUB DKI BERI PENJELASAN

              Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi besaran Upah Minimum Provinsi
              (UMP) DKI Tahun 2022 belum sesuai dengan regulasi pengupahan seperti yang tertuang dalam
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.

              "Memang ini belum sesuai dengan PP 36," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Balai Kota
              Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/12).

              Ariza mengungkapkan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.
              PP 36/2021 sendiri merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja.






                                                           156
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162