Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 152
Pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah, termasuk Pemda DKI, menetapkan UM di
daerahnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Chairul dalam pernyataannya hari Selasa (21/12/2021).
Menurutnya, ketentuan pengupahan yang diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
Termasuk memperhatikan hak pekerja dan kemampuan para pengusaha.
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.
Namun, pihaknya pun siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI
Jakarta Tahun 2022.
Ia juga menyatakan bahwa Kemenaker telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka
pembinaan dan pengawasan kebijakan.
"Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan nilai upah minimum provinsi
(UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 (UMP Jakarta 2022).
Sedangkan UMP 2021 DKI Jakarta berada di angka Rp 4.416.186.
Kebijakan menaikkan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen merupakan revisi dari keputusan
sebelumnya, di mana pada pertengahan bulan November lalu Anies sudah menaikkan UMP
sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 38 ribuan, meski kemudian Anies Baswedan meralatnya.
151
