Page 146 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Artinya, tahun depan UMP DKI menjadi Rp4.641.854 dari rencana awal Rp4.453.935. Angka baru
ini disambut riang gembira oleh buruh. Tetapi, bikin pengusaha garuk-garuk kepala karena dinilai
tidak sesuai dengan formula di pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang
Pengupahan. Apalagi, pasal 27 dan 29 PP tersebut berbunyi penetapan UMP dan batas waktu
penetapan UMP selambat-lambatnya pada 21 November 2021 dan tidak bisa diubah.

Memang, Anies sempat menyurati Menaker Ida Fauziyah untuk mengkaji ulang formula
penetapan besaran UMP DKI 2022 karena dianggap tidak adil dan tidak layak. Namun, Anies
tiba-tiba merevisi sendiri besaran UMP yang sudah ditetapkannya. Alasannya, revisi UMP
mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia (BI) sebesar 4,7-5,5
persen, dengan tingkat inflasi 2-3 persen.

Sebetulnya, rata-rata kenaikan UMP DKI mencapai 8,6 persen dalam enam tahun terakhir. Oleh
karenanya, ia ingin mengapresiasi para pekerja dan buruh, termasuk ingin UMP DKI lebih layak,
sesuai dengan daya beli masyarakat. “Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang
layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ucap Anies dalam
keterangan resmi, Sabtu (18/12).
Sontak, pengusaha marah karena revisi UMP dilakukan sepihak tanpa diskusi dan menggunakan
asas tripatrit bersama serikat pekerja. Padahal, musyawarah tripatrit sudah dilakukan pada
penetapan besaran UMP DKI 2022 sebelum revisi dan seluruhnya diklaim sudah bersepakat.

Atas dasar itu, para pengusaha di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia berencana menggugat keputusan Anies ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Gugatan akan dilayangkan saat Anies menerbitkan peraturan gubernur (pergub)
baru. “Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan langsung lakukan gugatan,” tegas
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

145