Page 13 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Penetapan upah minimum itu
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 Pasal 26 dan angka dari Badan
Pusat Statistik (BPS) sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan.

"Formula perhitungan upah sudah baku dan tidak bisa diubah secara tiba-tiba," kata Ganjar,
Selasa (21/12) malam.

Ganjar mengatakan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) tertanggal 20 November 2021 ini
maka UMP Jateng tahun 2022 resmi naik 0,78 persen atau sebesar Rp 1.812.935 dari tahun
sebelumnya yakni Rp 1.798.979,12.

"PP itu salah satu peraturan perundang-undangan. Bunyi ketentuan di PP itu fix kita tidak punya
ruang untuk melakukan improvisasi. Kalau saya mengubah maka berarti saya melanggar
peraturan," kata dia.

Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum
menetapkan UMP Jateng tahun 2022. Penetapan ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan
agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu
tahun.

"Ini bukan soal cerita berani atau cerita bisa mengubah atau tidak mengubah UMP. Kalau kita
mendorong politik makronya agar daya beli masyarakat tinggi," katanya.

Menurutnya, pada masa pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang terdampak, bahkan
banyak yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika seandainya memang
UMP bisa dinaikkan tapi perusahaan tidak sanggup membayar, maka akan jadi masalah.

"Kalau kita naikkan UMP, mereka yang bayar siapa?. Kalau posisi perusahaan mampu, tidak
soal," katanya.
Ganjar mendorong pengusaha untuk menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja
dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Ia juga meminta agar pengusaha dan buruh duduk
bersama terkait kondisi perusahaan.

"Masih banyak perusahaan yang untung cukup besar meski pandemi, maka kenaikan upah bisa
kita bicarakan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).

12