Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 8
Ganjar mendorong pengusaha menyusun struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa
kerja lebih dari satu tahun.
"Kalau di Jateng itu untuk upah minimun di bawah masa kerja setahun, kan sedikit, artinya di
atas satu tahun lebih banyak maka dengan ‘Susu’ saja dinaikkan." imbuhnya.
Ganjar meminta pengusaha dan buruh duduk bersama terkait kondisi perusahaan. Menurutnya,
masih banyak perusahaan yang untung cukup besar meski pandemi, maka kenaikan upah bisa
dibicarakan.
"Silakan pengusaha dengan buruh ketemu. Perusahaan masih untung ciri-cirinya misal
perusahan jualan teknologi informasi, obat-obatan, kesehatan, naik, pertanian ada sedikit tapi
tidak semua. Kalau tiga ini saja mereka untung ya ini yang punya potensi naik, kalau perlu
setinggi-tingginya dan saya setuju jadi perlu ada solusi seperti itu." tegas Ganjar.
Sebelumnya, gelombang penolakan terhadap penetapan UMK tahun 2022 datang dari serikat
buruh di Jawa Tengah. Pasalnya, UMK yang sudah ditetapkan dianggap tidak mengakomodasi
aspirasi para buruh yang sudah disampaikan baik melalui dialog hingga aksi turun ke jalan.
Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah, Karmanto, menegaskan pihaknya menolak keras Surat
Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah 561/39 Tahun 2021 tentang UMK 2022 untuk 35
kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
"Kami menyatakan dengan keras dan tegas menolak atas ditetapkannya UMK 2022 tersebut,"
tegasnya dalam siaran pers, Rabu (1/12).
Menurutnya. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah dinyatakan oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) adalah inkonstitusional.
"Artinya, pemerintah harus menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat
strategis dan berdampak luas. Maka keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan UMK
2022 tersebut adalah inkonstitusional. Cacat formil." tegasnya.
Pihaknya meminta Ganjar merevisi upah minimum di 35 kabupaten dan kota.
"Gubernur harus menaikkan UMK 2022 Jawa Tengah sebesar 16 persen, sesuai usulan kami
yang telah kami sampaikan tertanggal 14 November, 17 November dan 29 November 2021."
ucap Karmanto. (kpc)
7
