Page 7 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 7
Judul UMP Naik 0,78 Persen Sudah Final
Nama Media Tribun Jogja
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis kpc
Tanggal 2021-12-22 07:36:00
Ukuran 185x260mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.650.000
News Value Rp 49.950.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Keputusan ini sudah
baku dan tidak bisa diubah secara tiba-tiba.
UMP NAIK 0,78 PERSEN SUDAH FINAL
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2022 naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Keputusan ini sudah
baku dan tidak bisa diubah secara tiba-tiba.
Penetapan UMP itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 Pasal 26 dan
angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan. UMP Jateng tahun
2022 naik 0.78 persen atau sebesar Rp 1.812.935 dari tahun sebelumnya yakni Rp 1.798.979.12.
"Saya disumpah harus melaksanakan peraturan perundang-undangan. PP itu salah satu
peraturan perundang-undangan. Bunyi ketentuan di PP itu fix kita tidak punya ruang improvisasi.
Kalau saya mengubah berarti saya melanggar peraturan." kata Ganjar, Selasa (21/12).
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum
menetapkan UMP. Penetapan ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun
Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
"Kenapa saya lakukan dorongan untuk membuat 'Susu' (struktur dan skala upah) karena ini
peluang lebih gede. Kalau kita mendorong politik makronya agar daya beli masyarakat tinggi
itulah pertemuan sebelum UMP saya tetapkan dengan pengusaha." jelas Ganjar.
Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang terdampak, bahkan banyak
yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika seandainya memang UMP bisa
dinaikkan tapi perusahaan tidak sanggup membayar, maka akan jadi masalah.
"Pengusaha mana yang masih berada pada posisi untung bagus, mana yang sudah megap-
megap dan mana yang sudah kolaps, kan banyak Juga yang di-PHK. Kalau kita naikkan mereka
yang bayar siapa." jelas Ganjar.
6
