Page 3 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 3

Judul               Revisi UMP Belum Sesuai Regulasi Pengupahan
                Nama Media          koran-jakarta.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://koran-jakarta.com/revisi-ump-belum-sesuai-regulasi-
                                    pengupahan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-22 07:47:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Memang ini (penyesuaian UMP 5,1
              persen) belum sesuai dengan PP 36

              negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) DKI ini kota administratif semua ada
              di provinsi, jadi kalau kebijakan di provinsi semuanya mengikuti formula yang lama, itu naiknya
              kecil sekali, bayangkan masa naiknya 37 ribu rupiah atau 0,8 persen, tidak sampai satu persen,
              kan belum memenuhi rasa keadilan


              Ringkasan

              Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Ahmad  Riza  Patria mengakui  revisi  penyesuaian  Upah  Minimum
              Provinsi  (UMP)  2022  menjadi  5,1  persen  belum  sesuai  dengan  regulasi  pengupahan  seperti
              tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.


              REVISI UMP BELUM SESUAI REGULASI PENGUPAHAN


              Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Ahmad  Riza  Patria mengakui  revisi  penyesuaian  Upah  Minimum
              Provinsi  (UMP)  2022  menjadi  5,1  persen  belum  sesuai  dengan  regulasi  pengupahan  seperti
              tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021.

              "Memang ini (penyesuaian UMP 5,1 persen) belum sesuai dengan PP 36," kata Riza Patria di
              Balai Kota Jakarta, Selasa (21/12).

              Adapun  dalam  PP  36  tahun  2021  tentang  Pengupahan  mengatur  formula  penyesuaian  UMP
              dengan  menggunakan  inflasi  atau  nilai  pertumbuhan  ekonomi  provinsi  berdasarkan  data
              lembaga bidang statistik. Namun, lanjut dia, formula UMP dalam PP 36 tahun 2021 itu tidak
              sesuai  dengan  kondisi  di  Jakarta,  berbeda  dengan  daerah  lain  di  Indonesia  karena  adanya
              otonomi daerah.

              Riza menjelaskan di daerah lain apabila penyesuaian UMP lebih kecil di tingkat provinsi, maka di
              tingkat kabupaten/kota bisa dinaikkan karena adanya otonomi daerah.
                                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8