Page 273 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 273

Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Keselematan  dan  Kesehatan  Kerja  (Ditjen
              Binwasnaker dan K3) melakukan sidak di Bintara kawasan Bekasi, Senin (20/12).
              Para CPMI ini dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga ( domestic workers ) dan tiap-
              tiap CPMI turut diiming-imingi uang saku atau uang tinggal sebesar Rp5-7 juta.

              Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Dit. Bina P2PMI Kemnaker
              yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal.

              Penempatan PMI tersebut akan dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan oleh Perusahaan
              Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

              Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
              Binapenta dan PKK), Suhartono, mengatakan, sidak ini merupakan upaya pelindungan bagi WNI
              yang akan diberangkatkan secara ilegal.
              "Penempatan  yang  dilakukan  secara  ilegal  akan  membuat  CPMI  rentan  menjadi  korban
              perdagangan  orang,  kerja  paksa,  atau  tindak  pidana  lainnya,"  ujar  Dirjen  Suhartono  dalam
              keterangan resminya, Selasa (21/12).

              Lebih  lanjut  ia  mengatakan,  penempatan  PMI  ke  negara  Arab  Saudi,  Qatar,  dan  UEA  untuk
              bekerja pada pemberi kerja perseorangan masih dilakukan moratorium sejak tahun 2015 dengan
              ditetapkannya Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

              Sementara itu, Direktur Bina P2PMI, Rendra Setiawan mengimbau masyarakat untuk berhati-
              hati apabila adanya rayuan atau bujuk rayu dari calo, sponsor, atau pihak lainnya yang bukan
              sebagai P3MI yang terdaftar di Kemnaker dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan
              upah tinggi.

              "Upayakan mendapatkan informasi yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA,"
              jelas Rendra.







































                                                           272
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278