Page 277 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 277

Ketua  Umum  Asosiasi  Pen-gusaha  Indonesia  (Apindo),  Hariyadi  B  Sukamdani,  men-gatakan,
              dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, maka upaya untuk mengem-balikan prinsip upah
              minimum  sebagai  jaring  pengaman  so-sial  (Social  Safety  Net)  bagi  pekerja  pemula  tanpa
              penga-laman tidak terwujud.

              ”Kembali menjadi upah rata-rata, sehingga penerapan struktur skala upah akan su-lit dilakukan
              karena ruang atau jarak antara upah minimum dengan upah di atas upah minimum menjadi
              kecil,” ujar Sukamdani dalam konferen­si pers, Jakarta, kemarin.

              Hariyadi mengatakan, kon-disi tersebut akan menyulitkan bagi pekerja baru. Sebab, pe-rusahaan
              akan  lebih  memilih  pekerja  berpengalaman  dengan  upah  setara  upah  mi­nimum.  ”Ini  akan
              menimbul-kan  risiko  besar  untuk  pe-kerja  baru.  Kesempatan  pe-kerjaan  baru  akan  semakin
              terbatas,” katanya.

              Atas  kondisi  tersebut,  Apin-do  meminta  Kementerian  Ketenagakerjaan  memberikan  sanksi
              kepada  kepala  daerah  yang  telah  melawan  hukum  regulasi  Ketenagakerjaan,  terutama
              pengupahan, ka-rena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha
              dan perekonomian nasional.

              Tak hanya itu, Apindo juga meminta Menteri Dalam Ne-geri memberikan pembinaan atau sanksi
              kepada kepala daerah, gubernur DKI Jakar-ta yang tidak memahami pe-raturan perundangan,
              se-hingga mengakibatkan mele-mahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat UU Nomor
              23  Tahun  2014.  ”Pasal  373  yang  intinya  pemerintah  pusat  melakukan  pembinaan  dan
              pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinta­han daerah,” katanya.

              Bahkan, Apindo juga akan menggugat aturan revisi ter-sebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
              (PTUN)  jika  gubernur  DKI  benar-benar  mengimplementasikan  regu-lasi  perubahan  tersebut.
              Se-mentara itu, seluruh perusa-haan di Jakarta diminta tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
              2022 sembari menung­gu Keputusan PTUN berke­kuatan hukum tetap. ”Namun tetap mengikuti
              Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 yang dite­tapkan 19 November 2021,”
              tandas Sukamdani. (mer/ tob/suf/py)



































                                                           276
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282