Page 282 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Kemendagri Belum Terima Usul Kemenaker Terkait Sanksi Anies soal
UMP
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15022361/kemendagri-
belum-terima-usul-kemenaker-terkait-sanksi-anies-soal-ump
Jurnalis Vitorio Mantalean
Tanggal 2021-12-21 15:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri) Belum (menerima usul
Kemnaker), ya. Setahu saya, ya, belum

neutral - Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri) Kita kan pelayan publik,
ya. Kita harus membuat regulasi yang betul-betul fair (adil) bagi semua pemda

neutral - Akmal Malik (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri) Jadi biarlah nanti teman-
teman dari Ditjen Bangda (Bina Pembangunan Daerah) yang akan menyampaikan informasinya
lebih lanjut ya

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kemnaker sangat
menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena
menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di
negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya

positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Kami mengimbau agar harus
dilaksanakan sesuai PP 36/2021, karena itu amanat undang-undang. Kalau Kemnaker menegur,
pasti ada wilayah yang harus ditaati dalam bernegara. Kami berkoordinasi dengan Kemendagri
dalam hal ini

Ringkasan

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengaku belum menerima usul dari Kementerian
Tenaga Kerja (Kemnaker) terkait rencana pemberian sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Anies sebelumnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1
persen, melebihi pedoman pemerintah pusat yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021.

281