Page 285 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Judul Anies Naikkan UMP, Pengusaha Sebut Pemerintah DKI Jakarta
Melanggar Aturan, Singgung soal Capres
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/21/anies-naikkan-ump-
pengusaha-sebut-pemerintah-dki-jakarta-melanggar-aturan-singgung-
soal-capres
Jurnalis Sanusi
Tanggal 2021-12-21 14:54:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal
perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Ini strong message ya dari kita. Bahwa
pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada pelanggaran itu nanti akan jadi catatan,
apalagi kalau mau nyapres

neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta
untuk tidak menerapkan revisi upah minimum DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI,
sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN
itu dan selama menunggu, maka kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak
menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar ketentuan PP

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional

negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan) Itu yang
kita khawatirkan. Ada satu provinsi yang lain mengikutinya. Dan itu ada implikasi. Ini yang kita
khawatirkan. Kita ini berpikir Indonesia, tidak DKI saja

negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan) Investor
dan pelaku usaha itu satu kata kunci. Ada kepastian hukum dari pemerintah dalam hal ini.
Kepastian itu maksudnya tidak berubah-ubah. Dan Pak Anies berubah-ubah

negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan) Ini kok ada
(perubahan aturan) jilid II. Itulah yang kami khawatirkan, jadi enggak karuan. Makanya sekali
lagi yang kami persoalkan mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies

284