Page 286 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 286

Ringkasan

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan keberatan atas kenaikan upah minimum di
              Ibu  Kota pada  2022 yang  terbaru.  Seperti  diketahui,  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan
              menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi
              Rp  4.641.854  (UMP  Jakarta  2022).  Sedangkan  UMP  2021  DKI  Jakarta  berada  di  angka  Rp
              4.416.186.



              ANIES NAIKKAN UMP, PENGUSAHA SEBUT PEMERINTAH DKI JAKARTA
              MELANGGAR ATURAN, SINGGUNG SOAL CAPRES

              JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan keberatan atas kenaikan upah
              minimum di Ibu Kota pada 2022 yang terbaru.
              Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan nilai upah minimum provinsi
              (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 (UMP Jakarta 2022).
              Sedangkan UMP 2021 DKI Jakarta berada di angka Rp 4.416.186.

              Kebijakan menaikkan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen merupakan revisi dari keputusan
              sebelumnya,  di  mana  pada  pertengahan  bulan  November  lalu  Anies  sudah  menaikkan  UMP
              sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 38 ribuan, meski kemudian Anies Baswedan meralatnya.

              "PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," ucap
              Ketua Umum Apindo, Hariyadi dikutip dari Kompas TV, Senin (20/12/2021).

              Ia bilang, keputusan Pemprov DKI Jakarta membuat dunia usaha cemas.

              Bahkan, menurut Hariyadi, kebijakan UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden buruk apabila
              Anies Baswedan ingin maju dalam persaingan di Pilpres 2024.

              "Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
              pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.


              Saat ini, Apindo dan Kadin Jakarta tengah menunggu Peraturan Gubernur terkait revisi UMP
              Jakarta 2022. Jika Pergubnya keluar, mereka akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan
              Tata Usaha Negara (PTUN).

              Imbau Tidak Mengikuti UMP Jakarta 2022 Sebelumnya, Apindo juga mengimbau kepada seluruh
              perusahaan di DKI Jakarta tidak mengikuti UMP Jakarta 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI
              Jakarta, Anies Baswedan, senilai Rp 4,64 juta.

              Imbauan ini menyusul adanya revisi kenaikan UMP DKI Jakarta oleh Anies dari yang hanya naik
              0,85 persen menjadi 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 dari UMP 2021.
              Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan upah tersebut melanggar aturan yang berlaku yakni
              PP Nomor 36 tahun 2021, sehingga pihaknya bakal menggugat Anies ke PTUN.

              "Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
              DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
              hukum tetap," kata Hariyadi.

              Hariyadi  menuturkan,  revisi  besaran  upah  bertentangan  dengan  Pasal  29  tentang  waktu
              penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada 21 November 2021.



                                                           285
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291