Page 287 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 287
Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revisi secara sepihak, tanpa pendapat dunia
usaha. Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur
dunia usaha (pengusaha) merass tidak diajak berpartisipasi.
Dia mengimbau, pengusaha hanya perlu mengikuti aturan sebelumnya, yakni Keputusan
Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.
"Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN itu dan selama menunggu, maka kami imbau
seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar
ketentuan PP," beber dia, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel " Anies Revisi UMP,
Pengusaha: Pelanggaran Jadi Catatan, Apalagi Kalau Mau Nyapres ".
Lebih lanjut dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberi sanksi
kepada kepala daerah, dalam hal ini Anies Baswedan, karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan.
Dia pun meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembinaan atau
sanksi kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional," pungkas Hariyadi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP
DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854.
Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut diharapkan bisa menaikan daya beli
masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.
Kendati begitu, pengusaha menolak kenaikan UMP dan berencana menggugat Anies Baswedan
ke PTUN setelah Peraturan Gubernur (Pergub) soal revisi upah keluar.
Pengusaha Khawatir Daerah Lain Tiru Jakarta Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia khawatir kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta
sebesar 5,1 persen yang diputuskan secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,
diikuti oleh provinsi lain.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, saat ini
sudah ada satu provinsi lain yang melayangkan permintaan serupa.
Padahal dia menilai, revisi UMP yang dinaikkan Anies dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen tidak
sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Itu yang kita khawatirkan. Ada satu provinsi yang lain mengikutinya. Dan itu ada implikasi. Ini
yang kita khawatirkan. Kita ini berpikir Indonesia, tidak DKI saja," kata Adi dalam konferensi
pers, Senin (20/11/2021).
Adi menuturkan, revisi upah yang dilakukan Anies membuat bingung para pengusaha. Upah
yang naik dari ketentuan dinilai berpotensi merusak cashflow perusahaan.
Ia juga menyebut para investor di perusahaan bakal menganggap ketentuan hukum di Indonesia
berubah-ubah sehingga mempengaruhi iklim investasi.
"Investor dan pelaku usaha itu satu kata kunci. Ada kepastian hukum dari pemerintah dalam hal
ini. Kepastian itu maksudnya tidak berubah-ubah. Dan Pak Anies berubah-ubah," kata Adi.
286
