Page 290 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

Para CPMI ini dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) dan para
CPMI tersebut diiming-imingi uang saku atau uang tinggal sebesar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta.
Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Dit Bina P2PMI Kemenaker
yang meminta pertolongan dikarenakan adanya dugaan penempatan PMI secara ilegal.

Penempatan PMI tersebut akan dilakukan oleh orang perseorangan dan bukan oleh Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
Binapenta dan PKK), Suhartono, mengatakan, sidak ini merupakan upaya pelindungan bagi WNI
yang akan diberangkatkan secara ilegal.

Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan berdampak bagi keselamatan para CPMI.

"Penempatan yang dilakukan secara ilegal akan membuat CPMI rentan menjadi korban
perdagangan orang, kerja paksa, atau tindak pidana lainnya," ucap Dirjen Suhartono.

Lebih lanjut ia mengatakan, penempatan PMI ke negara Arab Saudi, Qatar, dan UEA untuk
bekerja pada pemberi kerja perseorangan masih dilakukan moratorium sejak tahun 2015 dengan
ditetapkannya Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Direktur Bina P2PMI, Rendra Setiawan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati apabila adanya
rayuan atau bujuk rayu dari calo, sponsor, atau pihak lainnya yang bukan sebagai P3MI yang
terdaftar di Kemenaker dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah tinggi.

"Upayakan mendapatkan informasi yang resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat atau LTSA,"
ucap Rendra.

Sayangkan Kemenaker tidak membuka ke publik siapa nama orang yang akan memberangkatkan
CPMI iledal ini.

Kalau kebiasaan dari dulu, ada oknum Kemenaker yang justru mengambil untung dengan sidak
sepertinya ini, di mana terduga pelaku dimintai uang untuk kepentingan oknum di Kemenaker
dengan janji terduga pelaku tidak diproses hukum. Karena hal seperti inilah terus terjadi
pengiriman PMI ilegal.

Sumber: BeritaSatu.com.

289