Page 293 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 293
Judul Polemik Naiknya UMP DKI Jakarta: Didukung Buruh, Digugat
Pengusaha
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/12/21/polemik-
naiknya-ump-dki-jakarta-didukung-buruh-digugat-pengusaha
Jurnalis Yohanes Liestyo Poerwoto
Tanggal 2021-12-21 14:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Kahar S Cahyono (Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Indonesia) Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua
Gubernur di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022
neutral - Kahar S Cahyono (Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Indonesia) Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap buruh, tapi juga menjadi
satu kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten,
Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepri
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kami imbau seluruh perusahaan di DKI
Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur
DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap
negative - Hariyadi Sukamdan (Ketua Umum Apindo) Karena hal tersebut berpotensi
menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin)) Oh jelas
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin)) Belum lama ini kan Pak Anies minta mengubah formula, terus ditujukan ke
Kemnaker, tapi apa korelasinya? Kalau mau minta perubahan itu karena PP ditandatangani
Presiden, bukan Kemnaker, seharusnya langsung saja ke Pak Presiden
negative - Pak Anies (gubernur DKI) Belum lama ini kan Pak Anies minta mengubah formula,
terus ditujukan ke Kemnaker, tapi apa korelasinya?
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini adalah
suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Selain itu ini juga menjadi
292
