Page 294 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha sehingga
diharapkan ke depan ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru saja merevisi dan menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 1,09 persen. Diketahui, UMP
Jakarta saat ini menjadi Rp 4.641.854 atau naik sejumlah Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.
Naiknya UMP ini pun menimbulkan polemik antara buruh dan dan pengusaha.

POLEMIK NAIKNYA UMP DKI JAKARTA: DIDUKUNG BURUH, DIGUGAT PENGUSAHA

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru saja merevisi dan menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 1,09 persen.
Diketahui, UMP Jakarta saat ini menjadi Rp 4.641.854 atau naik sejumlah Rp 225.667 dari UMP
tahun 2021.

Naiknya UMP ini pun menimbulkan polemik antara buruh dan dan pengusaha.

Dikutip dari Kontan.co.id, buruh mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Anies.

Bahkan, menurut Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP
FSPMI), Kahar S Cahyono, apa yang dilakukan Anies juga harus dilakukan oleh gubernur lain di
Indonesia.

"Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur
di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022," ujar Kahar dalam
keterangannya, Minggu (19/12/2021).

Kahar juga menegaskan jika menaikkan UMP adalah satu kewajiban bagi kepala daerah.

"Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap buruh, tapi juga menjadi satu
kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi," terangnya.

Hal senada juga diucapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said
Iqbal.

Ia juga menginginkan sejumlah daerah juga merevisi upah minimum.
"Khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepri," jelas Said.

Digugat Pengusaha Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau agar seluruh
perusahaan di DKI Jakarta tidak mengikuti UMP yang telah ditetapkan oleh Anies.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdan, mengatakan apa yang dilakukan Anies tersebut
melanggar PP Nomor 36 tahun 2021.

Bahkan, dirinya menyatakan bakal menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
seperti dikutip dari Kompas.com.

293