Page 295 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 295
"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," ucapnya dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Hariyadi juga menuturkan jika revisi ini juga bertentangan dengan Pasal 29 tentang Waktu
Penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada 21 November 2021.
Ditambah, Pemprov DKI Jakarta juga tidak mengajak partisipasi Apindo DKI Jakarta yang mana
menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha).
Kemudian terkait apa yang dilakukan Anies, Haryadi meminta kepada Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) memberikan pembinaan atau sanksi kepada Anies karena tidak memahami
peraturan perundangan yang berlaku.
"Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim yang tidak kondusif bagi hubungan industrial
dan perekonomian nasional," tutur Hariyadi.
Selain itu, ada dugaan jika revisi UMP yang dilakukan oleh Anies terdapat kepentingan politik
jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin), Adi Mahfud, seperti dikutip dari Kompas TV.
"Oh jelas," ucap Adi, Senin.
Adi menuturkan, Anies sudah mengetahui bahwa Menteri tidak bisa mengubah PP 36 Tahun
2021 karena sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan Menaker.
"Belum lama ini kan Pak Anies minta mengubah formula, terus ditujukan ke Kemnaker, tapi apa
korelasinya?" "Kalau mau minta perubahan itu karena PP ditandatangani Presiden, bukan
Kemnaker, seharusnya langsung saja ke Pak Presiden," terangnya.
Tentang Naiknya UMP DKI Jakarta Anies pun menjelaskan jika kenaikan UMP DKI Jakarta adalah
salah satu bentuk menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI
Jakarta, seperti dikutip dari Tribunnews.
"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini adalah suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau
bagi pengusaha." "Selain itu ini juga menjadi apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi
geliat ekonomi dan dunia usaha sehingga diharapkan ke depan ekonomi dapat lebih cepat
derapnya demi kebaikan kita semua," ucap Anies.
Untuk diketahui, sebelum diumumkan naiknya UMP DKI Jakarta, Anies telah melayangkan surat
nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) ke Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) pada 22 November 2021 Ia
menyampaikan lewat surat tersebut jika kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta sebelumnya, yaitu
Rp 37.749, dinilai masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.
Hal ini disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang dengan menggunakan Kedua (Tribunnews.com/Yohanes
Liestyo Poerwoto/Widya)(Kompas.com/Fika Nurul Ulya)(Kompas.TV/Desy
Hartini)(Kontan.co.id/Abdul Basith Bardan) Artikel lainnya terkait UMP.
294
