Page 386 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 386
Adapun sebelumnya, pada 21 November 2021 Anies mengumumkan kenaikan UMP tahun 2022
sebesar Rp37.700 atau kurang dari 1 persen.
Kemudian, setelah Balaikota digeruduk beberapa kali oleh buruh yang tak puas dengan
keputusan tersebut, lalu pada 19 Desember 2021, besaran kenaikan UMP diubah Anies menjadi
5,1 persen atau senilai Rp225.66.
"Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Anies menunjukkan, kajian terhadap kenaikan UMP
sangat lemah. Keberpihakan Anies terhadap nasib buruh setengah hati," ujar Gembong saat
dihubungi, Selasa (21/12/2021).
Menurut Gembong lemahnya kajian kenaikan UMP DKI tak lepas dari peran Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang kurang memberi masukan pada Anies.
"Ini semua tidak terlepas dari peran TGUPP, yang jumlahnya sangat besar, namun masukan dan
kajiannya lemah," cetusnya.
Dengan adanya ancaman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang akan menyeret
perubahan nilai kenaikan UMP ke PTUN, Anies dinilai gagal menjaga keseimbangan antara pihak
pengusaha dan buruh.
"Kalo itu betul terjadi, maka peran Pemprov menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh
dan pengusaha tidak maksimal," cetusnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen didasari dari oleh rasa keadilan.
385
