Page 387 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 387

Judul               Anies Naikkan UMP Jakarta Jadi Rp4,6 Juta, Begini Tanggapan
                                    Kemnaker
                Nama Media          rctiplus.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1824924/anies-
                                    naikkan-ump-jakarta-jadi-rp46-juta-begini-tanggapan-kemnaker
                Jurnalis            Ekonomi
                Tanggal             2021-12-21 11:41:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kita tetap mengawal PP 36
              Tahun 2021 untuk terus di laksanakan

              positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Saya pikir kita tetap mengacu
              kepada regulasi yang berlaku. Ini PP 36 ini harus kita laksanakan



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta
              Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan UMP harus mengacu pada
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



              ANIES NAIKKAN UMP JAKARTA JADI RP4,6 JUTA, BEGINI TANGGAPAN KEMNAKER

              JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi terkait Keputusan Gubernur
              DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

              Penetapan UMP harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.

              "Kita tetap mengawal PP 36 Tahun 2021 untuk terus di laksanakan," ujar Kepala Biro Humas
              Kemnaker  Chairul  Fadly  Harahap  saat  dihubungi  MNC  Portal  Indonesia,  di  Jakarta,  Selasa
              (21/12/2021).

              Menurut dia, dalam beleid tersebut telah diatur tentang tata cara dan cara penghitungan (UMP).
              Di dalam aturan tersebut mekanisme penghitungan dan dasar penghitungan sudah jelas.




                                                           386
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392