Page 392 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 392
"In Strong message [pesan kuat] ya untuk Pak Gubernur karena itu melanggar. Sebagai
Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini jadi catatan sendiri. Apalagi mau nyapres,"
kata Hariyadi di Kantor Apindo Jakarta, Senin (20/12/2021).
Selain itu, kata Hariyadi, revisi ini bertentangan dengan Pasal 29 tentang waktu penetapan upah
minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 21 November 2021. Lebih lanjut, dia
mengatakan Pemprov DKI Jakarta secara sepihak merevisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa
memerhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta sebagai bagian dari Dewan
Pengupahan Daerah unsur pengusaha. Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, lanjutnya,
upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS) bagi
pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud.
Selain itu, sambungnya, penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena ruang atau
jarak antara upah minimum (UM) dan upah di atas UM menjadi kecil. Hariyadi menyatakan dunia
usaha bersikukuh tidak menerapkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen sesuai dengan
revisi Pemprov DKI Jakarta. Dia mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan tersebut
dan telah mengambil sejumlah langkah lanjutan. Pertama, meminta Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melawan
hukum regulasi ketenagakerjaan. Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Kamavian
untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak
memahami peraturan perundang-undangan.
Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan
tersebut. Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak
menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan
hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021," ujarnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan UMP DKI Jakarta pada 2022 naik sebesar 5,1 persen
menjadi Rp4,64 juta. Anies menyampaikan berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4 7 persen sampai dengan 5,5 persen,
inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2 persen-4 persen).
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan UMP wilayah DKI Jakarta 2022 naik 5,1
persen atau senilai Rp225.667 dari UMP 2021.
Langkah Anies otomatis didukung buruh. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengakui
langkah Anies bisa berisiko menimbulkan gugatan hukum dari pengusaha. "Memang keputusan
gubernur soal UMP merupakan objek yang bisa digugat sampai ke pengadilan. Ini hal yang biasa
terjadi. Digugat pekerja maupun pengusaha dan memang respons secara yuridis," kata
Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar, Senin.
Timboel mengatakan ketidaksepakatan antara pemangku kepentingan mengemuka karena
dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja cenderung tak terjadi dalam proses
penetapan UMP. Hal ini telah terjadi bahkan sebelum aturan pengupahan direvisi dengan
kehadiran PP No. 36/2021.
Dia menjelaskan bahwa penetapan UMP sesuai PP No. 36/2021 sejatinya tak hanya mengacu
pada variabel-variabel tertentu dalam formula penghitungan. Pasal 26 menyebutkan bahwa
penyesuaian UMP setiap tahun ditetapkan dalam rentang nilai tertentu di antara batas bawah
dan batas atas upah di wilayah bersangkutan. ' Jadi terlepas kenaikan 0,85 persen atau 5,1
391
