Page 396 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021
P. 396

Judul               Pertaruhan Anies Jelang Pilpres
                Nama Media          Koran Solo
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg6
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-12-21 11:34:00
                Ukuran              499x396mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 16.467.000

                News Value          Rp 49.401.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Langkah  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)
              sebesar 5,1 persen merupakan pertaruhan. Selain menimbulkan pro dan kontra, langkah itu bisa
              jadi berpengaruh terhadap rencana Anies jika maju nyapres.



              PERTARUHAN ANIES JELANG PILPRES
              Langkah  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)
              sebesar 5,1 persen merupakan pertaruhan. Selain menimbulkan pro dan kontra, langkah itu bisa
              jadi berpengaruh terhadap rencana Anies jika maju nyapres.

              Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani  mengatakan
              pelanggaran  terhadap  regulasi  pengupahan  yang  dilakukan  oleh  Anies  Baswedan  menjadi
              catatan bagi karier politiknya. Hariyadi mengatakan Anies melanggar regulasi pengupahan yang
              berlaku saat ini, PP No.36/2021 tentang Pengupahan, Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah
              minimum dan Pasal 27 mengenai UMP.

              "Ini  strong  message  [pesan  kuat]  ya  untuk  Pak  Gubernur  karena  itu  melanggar.  Sebagai
              Gubernur yang harusnya paham sekali masalah ini jadi catatan sendiri. Apalagi mau nyapres,"
              kata Hariyadi di Kantor Apindo Jakarta, Senin (20/12/2021).
              Selain itu, kata Hariyadi, revisi ini bertentangan dengan Pasal 29 tentang waktu penetapan upah
              minimum  yang  selambat-lambatnya  ditetapkan  pada  21  November  2021.  Lebih  lanjut,  dia
              mengatakan  Pemprov  DKI  Jakarta  secara  sepihak  merevisi  UMP  DKI  Jakarta  2022  tanpa
              memerhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta sebagai bagian dari Dewan
              Pengupahan Daerah unsur pengusaha. Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, lanjutnya,
              upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS) bagi
              pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud.

              Selain itu, sambungnya, penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena ruang atau
              jarak antara upah minimum (UM) dan upah di atas UM menjadi kecil. Hariyadi menyatakan dunia



                                                           395
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401