Page 397 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 DESEMBER 2021

usaha bersikukuh tidak menerapkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen sesuai dengan
revisi Pemprov DKI Jakarta.
Dia mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah
langkah lanjutan. Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melawan hukum regulasi ketenagakerjaan.

Kedua, Apindo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Kamavian untuk memberikan pembinaan
atau sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak memahami peraturan perundang-
undangan.

Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan
tersebut. Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak
menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan
hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan UMP DKI Jakarta pada 2022 naik sebesar

5,1 persen menjadi Rp4,64 juta. Anies menyampaikan berdasarkan kajian Bank Indonesia bahwa
proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5
persen, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2 persen-4 persen).

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan UMP wilayah DKI Jakarta 2022 naik 5,1
persen atau senilai Rp225.667 dari UMP 2021.

Langkah Anies otomatis didukung buruh. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengakui
langkah Anies bisa berisiko menimbulkan gugatan hukum dari pengusaha ''Memang keputusan
gubernur soal UMP merupakan objek yang bisa digug.it sampai ke pengadilan. Ini hal yang biasa
terjadi. Digugat pekerja maupun pengusaha dan memang respons secara yuridis," kata
Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar, Senin.

Timboel mengatakan ketidaksepakatan antara pemangku kepentingan mengemuka karena
dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja cenderung tak terjadi dalam proses
penetapan UMP. Hal ini telah terjadi bahkan sebelum aturan pengupahan direvisi dengan
kehadiran PP No. 36/2021. Dia menjelaskan bahwa penetapan UMP sesuai PPNo. 36/2021
sejatinya tak hanya mengacu pada variabel-variabel tertentu dalam formula penghitungan.

Pasal 26 menyebutkan bahwa penyesuaian UMP setiap tahun ditetapkan dalam rentang nilai
tertentu di antara batas bawah dan batas atas upah di wilayah bersangkutan. "Jadi terlepas
kenaikan 0,85 persen atau 5,1 persen, kenaikan upah sebenarnya memungkinkan selama tidak
melampaui batas atas dan bawah. Ini sejatinya bisa jadi ruang dialog, tetapi tidak dimanfaatkan
pemangku kepentingan," katanya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengimbau semua pihak agar menilai kenaikan UMP DKI
Jakarta dengan nada positif. Menurutnya, revisi kenaikan UMP yang dilakukan Pemprov DKI
dinilai memiliki dasar yang jelas. Aziz berharap kenaikan UMP tersebut mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi di Jakarta tahun depan. fs/sn-eom'

396